SOREANG, AYOBANDUNG.COM-- Bupati Bandung Dadang Supriatna menyoroti masalah data masyarakat miskin antar stake holder yang kerap tidak sinkron.

Dadang mengatakan, data masyarakat miskin menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menentukan sasaran program.

"Data ini kadang menjadi masalah, terkadang tidak sinkron," ujar Dadang, Kamis 10 Juni 2021.

Setiap stake holder kata Dadang memiliki data sendiri terkait masyarakat miskin, baik itu Dinas Sosial, Dinas Kependudukan juga BPS.

"Dinas Sosial dengan Dinas Kependudukan sedang disinkronkan. BPS juga memiliki parameter sendiri yang membuat datanya tidak sinkron," ujarnya.

Dengan masalah tersebut, Dadang berharap agar masing-masing stake holder melakukan sinkronisasi data, supaya pada saat maping tidak terjadi salah sasaran.