LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Grab, selaku penyedia Grabfood terancam terkena denda Rp2 miliar akibat pemberlakuan tarif jasa tambahan yang dibebankan pada konsumen.

Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasinoal (BPKN-RI) Firman Turmantara mengatakan hubungan antara konsumen dengan Grab, sebagai penyedia layanan Grabfood terdapat ikatan yang aturannya tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) dalam Pasal 1233.

Dalam Pasal 1233 disebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-udang. Seperti yang diberitakan sebelumnya, selain melanggar persyaratan sah perjanjian, tarif tambahan juga melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 (UUPK).

"Pelanggaran terhadap undang-undang disebut Perlawanan Melanggar Hukum (PMH)," kata Firman kepada

Ayobandung.com
, Kamis, 10 Juni 2021.

PMH itu disebutkan di dalam UUPK Pasal 18 yang mengatur mengenai pencantuman klausul hal yang merugikan konsumen.

Firman melanjutlan, UUPK juga mengatur bagi pelanggar terhadap Pasal 18 ini maka akan dikenai sanksi pidana dan denda yang mesti dibayarkan.

"Sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp2 miliar," katanya.

Tak Penuhi Perjanjian

Dia menyebut, penentuan tarif tambahan pada layanan Grabfood harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt).

"Ada empat syarat, yaitu adanya kata sepakat dari pihak yang membuat/terikat perjanjian, para pihak membuat/terikat perjanjian itu cakap melalukan perbuatan hukum, ada hal/objek perjanjian, dan kausa/penyebab perjanjian itu halal," kata Firman.

Firman melanjutkan, dikatakan kata sepakat/kesepakatan dari suatu perjanjian apabila perjanjian itu tidak mengandung empat hal, antara lain paksaan, kekhilafan/penyesatan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.

Apabila pelanggaran terjadi atau tidak adanya kesepakatan, maka perjanjian dapat dibatalkan sebab melanggar syarat subjektif dari Pasal 1320.

"Permohonan pembatalan/dapat dibatalkan itu harus diajukan ke pengadilan," kata Firman.

Selain itu, Firman menambahkan, syarat suatu perjanjian kausanya harus halal, yaitu tidak melanggar kesusilaan, ketertihan umum, dan undang-undang.

"Sedangkan penambahan tarif ini sudah melanggar syarat ini (kasua halal), artinya perjanjian itu batal demi hukum (melanggar syarat objektif Pasal 1320)," jelasnya.