LENGKONG, AYOBANDUNG.COM --Vaksin Nusantara buatan Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuai polemik. Seperti dikarenakan mengandung bahan baku impor.

Anggota DPR RI, Muhammad Farhan mengatakan bahwa pihaknya berencana mendorong pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas ketersediaan vaksin impor. Dia menyebut, dinamika pengadaan vaksin tidak terjadi pada tataran lembaga, melainkan elit politik.

"Sekarang sedang dibahas wacana pembentukan pansus vaksin impor. Saya sendiri tidak anti vaksin impor tapi saya perlu menetapkan posisi,  vaksin dari pemerintah (Sinovac) untuk rakyat, Vaksin Nusantara tidak untuk semua orang," ujar Farhan, Senin, 19 April 2021.

Farhan menilai, perdebatan Komisi IX DPR dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) perihal Vaksin Nusantara karena ada sentimen negatif kepada pemerintah.

"Sentimen negatif ini diwarnai dugaan tentang mafia impor vaksin, walaupun belum ada bukti konkret soal itu. Keberadaan para politisi top Indonesia di RSPAD untuk uji Vaksin Nusantara, bisa menjadi indikasi isu ini," ujar dia.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sendiri menyatakan Vaksin Nusantara tak layak mendapatkan izin uji klinis fase II. Alasannya vaksin tersebut belum memenuhi syarat pengembangan obat maupun vaksin.

Syarat yang dimaksud terdiri atas uji klinis yang baik, bukti prinsip, dan cara pembuatan obat yang baik. Salah satu bukti prinsip, yakni antigen yang digunakan dalam pengembangan Vaksin Nusantara juga dinilai tak sesuai standar.

Terdapat pula kejanggalan menurut BPOM, seperti perbedaan lokasi penelitian dengan pihak sebelumnya yang mengajukan diri sebagai komite etik. Selain itu BPOM menemukan perbedaan data yang mereka terima dengan paparan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI.

Keputusan BPOM membuat pendukung pengembangan Vaksin Nusantara menilai lembaga tersebut tak mendukung terwujudnya kemandirian vaksin Covid-19 dari dalam negeri.