SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Selain banyak tumpang tindih, bantuan penanganan dampak pandemi covid-19 juga menimbulkan kecemburuan sosial.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, TB Ace Hasan, mengatakan terdapat sejumlah sumber anggaran bantuan penanganan dampak pandemi, yakni dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota juga Dana Desa.

"Tapi besarannya berbeda-beda. Itu menimbulkan kecemburuan sosial," tutur Ace saat melakukan kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI ke Rumah Dinas Bupati Bandung, Selasa (30/6/2020).

Besaran bantuan yang tidak seragam, tidak jarang menimbulkan masalah, terutama  bagi pemerintah di tingkat desa.

"Masalah ini akan kami sampaikan kepada pemerintah. Besarannya harus disepakati, bisa diseragamkan antara dari pusat, Provinsi, Kabupaten/kota dan dana desa," katanya.

"Penyeragaman bisa saja dilakukan, tapi melihat juga kemampuan daerah. Lihat juga fiskalnya seperti apa," imbuhnya.

Kalaupun tidak diseragamkan, pemerintah harus melakukan klasifikasi penerima bantuan.

"Ada yang terdampak parah, ada juga terdampak tapi tidak terlalu parah. Besaran bantuannya bisa disesuaikan. Nah indikatornya ini yang harus clear dulu," ujarnya.